Cegah Kampanye Politik di Masjid, MAJT Akan Gelar Halaqah Takmir se Jateng
Category : Agenda
SEMARANG – Menjelang pesta demokrasi di Indonesia, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) akan menggelar halaqah pengelola masjid atak takmir se Jawa Tengah. Agar masjid sebagai tempat ibadah, bersih dari persoalan politik praktis.
kegiatan yang akan digelar pada Hari Sabtu, 23 April 2018 di Gedung Perpustakaan MAJT dan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Tengah beserta Masjid Agung Semarang dan Masjid Raya Baiturrahman.
Masjid diharapkan untuk menjadi tempat edukasi bagi masyarakat, khususnya umat Islam agar memiliki kedewasaan dalam berpolitik.
Sehingga menghadapi tahun-tahun politik ini dapat tercipta ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam berpolitik. Utamanya agar tetap terjaganya persatuan dan kesatuan serta ukhuwah Islamiyyah.
Rencananya, pembicara yang akan hadir antaralain Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Mahfudh MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Mantan Gubernur Jawa Tengah Drs. KH. Ali Mufiz, MPA.
Sebagai pembicara utama, Ketua DPP MAJT akan menyampaikan “Fungsi Masjid dalam Membina Umat Islam untuk Perdamaian”.
Halaqah ini diadakan karena Jawa Tengah saat ini sedang memiliki dua agenda politik yaitu Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Jawa Tengah dan bersiap dalam Pemilihan Umum di Tahun 2019.
Dua Agenda tersebut banyak para Ulama khawatir masjid dijadikan sebagai ajang panggung kampanye politik praktis.
Juga adanya indikasi ingin menjadikan Pilkada Jateng agar sentimen keagamaan yang mestinya lumrah terjadi dalam setiap hajat politik, dikemas dan “digoreng” oleh pihak-pihak tertentu seolah-olah menjadi isu agama.
Peranan Teknologi Informasi yang saat ini banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong dan fitnah sangatlah tidak sesuai dengan karakter seorang muslim.
Umat Islam khususnya Pengelola Masjid diharapkan untuk dapat ikut berperan dalam menangkal berita bohong dengan selalu bertabayun pada setiap isu yang dimunculkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Halaqah ini diharapkan memunculkan suatu hasil atau panduan serta kesepakatan bersama bagi para pengelola masjid dan umat Islam untuk bersikap dalam politik. Memberikan batasan mana yang masuk dalam kepentingan politik praktis dan mana syiar dakwah yang sesuai dengan lingkungan masjid.
Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah Drs H Istajib AS berharap, proses demokrasi di era reformasi yang sudah berjalan 20 tahun dapat semakin mendewasakan masyarakat.
Kegaduhan demokrasi saat ini di era teknologi informasi perlu pemikiran dari para ulama dan cendekiawan untuk menyuarakan perbaikan dalam demokrasi di Indonesia.
Selain itu dalam halaqah nanti akan disosialisasikan fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan tentang bagaimana seorang muslim dalam bersikap dan menjalankan hak serta kewajibannya berpolitik.
Sekretaris MUI Jawa Tengah Drs H Muhyiddin, MA berharap, dalam halaqah tersebut para pengurus dan Takmir Kabupaten dan Kota bisa ikut menyebarkan keputusan Fatwa MUI mengenai sikap seorang muslim dalam berpolitik.(*)